IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO

IRAWAN, FIAN ARIE (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (55kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text BAB I FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text BAB II FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text BAB III FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text BAB IV FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (631kB) | Preview
Preview	Text BAB V FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA FIAN ARIE IRAWAN.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (64kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya pengelolaan guru sepenuhnya mempunyai pengaruh yang sangat besar dan dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan Guru Tidak Tetap sangat vital pada satuan pendidikan karena mereka sangat membantu dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pada triwulan II tahun 2021 KEMENDIKBUDRISTEK meluncurkan program 1 juta guru PPPK atau PPPK bagi Guru Honorer. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari ketetapan BKN pada tahun 2021, dimana CPNS tidak lagi diperuntukkan bagi guru. Jadi kesempatan Guru Tidak Tetap menjadi ASN adalah melalui tes formasi PPPK Guru . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memenuhi keahlian dan kemampuannya untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu, melalui proses merit system, PPPK diharapkan dapat mendongkrak kinerja birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendapatkan data berupa dokumen dari hasil wawancara dan kajian pustaka. Pelaksanaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan menggunakan identifikasi jabatan yang kosong sudah berjalan dengan baik, tenaga honorer di tahun 2022 telah mendapatkan porsi yang cukup besar pada pengusulan yang dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi. Pada proses menentukan calon yang tepat pada proses pengangkatan PPPK, telah berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan PPPK dimana tenaga honorer harus memenuhi syarat- syarat yang di tentukan dalam proses seleksi sehingga dapat mengikuti seleksi pengangkatan PPPK, dengan memilih metode- metode rekrutmen yang paling tepat pengangkatan PPPK menggunakan metode yang hampir sama dengan PNS.

Actions (login required)

View Item