STATUS HUKUM PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT ) DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOTA PROBOLINGGO BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

SETIAWAN, EKO MAULANA (2023) STATUS HUKUM PEGAWAI TIDAK TETAP ( PTT ) DI LINGKUNGAN UPTD BALAI LATIHAN KERJA KOTA PROBOLINGGO BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Panca Marga.

Preview	Text COVER SKRIPSI EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text BAB I EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text BAB II EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text BAB III EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (531kB) | Preview
Preview	Text BAB IV EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA EKO MAULANA SETIAWAN.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (411kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan tugas pokok pegawai tidak tetap atau non ASN di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yang merupakan suatu penelitian yang meniliti peraturan – peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data pegawai tidak tetap di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja Kota Probolinggo. Dalam penelitian ini sumber hukum yang diambil berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status dan tugas pokok pegawai tidak tetap atau non ASN. Dimana pegawai tidak tetap atau non ASN tidak memiliki status kepegawaian sebagai ASN, tetapi ditetapkan dan diatur dalam peraturan dan kebijakan masing – masing instansi pemerintahan. Peraturan dan kebijakan yang mengatur pegawai tidak tetap atau non ASN harus konsisten dan sesuai dengan prinsip – prinsip kepegawaian yang adil, karena perubahan regulasi yang berlebihan atau tiba-tiba dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pegawai tidak tetap atau non ASN.

Actions (login required)

View Item